PemKam dan BPK Bumi Dipasena Abadi Ikuti Sosialisasi UU Nomor 3 Tahun 2024
bumidipasenaabadi.com Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Abadi ikuti kegiatan sosialisasi dan diskusi via Zoom Meeting pada Selasa, 04/06/2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang ditinjau dari perspektif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Kegiatan sosialisasi dan diskusi ini dihadiri oleh Kepala Kampung dan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Zoom meeting ini dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB dengan topik pembahasan utama tentang implikasi perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Nuh Hudawi menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya untuk menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak di tingkat desa. "Dengan adanya diskusi ini, kita berharap dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat, sehingga peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bisa lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa," ujarnya.
Kardiyo, sebagai Ketua BPK, menambahkan bahwa partisipasi aktif dari anggota BPK sangat penting untuk memastikan bahwa setiap masukan yang diberikan dapat mewakili suara masyarakat desa. "Kami berkomitmen untuk terus mendukung setiap kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan kegiatan seperti ini adalah salah satu langkah konkret dalam mencapai tujuan tersebut," kata Kardiyo.
Diskusi berlangsung dengan interaktif, di mana para peserta menyampaikan berbagai pandangan dan saran terkait implementasi peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Beberapa poin-poin utama yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 meliputi Dana konservasi, Kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa, Syarat calon kepala desa, Masa jabatan kepala desa, Persyaratan dan hak perangkat desa, Masa jabatan BPD dan keanggotaan BPD, Kedudukan Dana Desa, Belanja desa, Tujuan pembangunan desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Sistem Informasi Desa, serta Pengelolaan BUM Desa.
Kegiatan sosialisasi dan diskusi ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam menyusun peraturan turunan yang lebih efektif dan aplikatif, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Ke depannya, hasil dari diskusi ini akan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait untuk dipertimbangkan dalam proses penyusunan peraturan lebih lanjut.
Dengan berakhirnya acara ini, diharapkan seluruh peserta dapat membawa semangat baru dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta terus berperan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga Kampung Bumi Dipasena Abadi. (//AMR)
Tinggalkan Komentar
Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh admin